Peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Tindak pidana laut seperti pencurian ikan, pencucian uang, dan perdagangan narkoba menjadi ancaman serius yang harus ditangani secara tegas oleh aparat hukum.
Menurut Pakar Hukum Kelautan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hukum, peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut sangat vital untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan laut. “Hukum harus menjadi payung hukum yang melindungi kepentingan negara dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kelautan sebagai upaya untuk mengatasi berbagai tindak pidana laut. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku kejahatan laut.
Dalam menjalankan peran hukumnya, aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Narkotika Nasional. Kolaborasi antara berbagai lembaga ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan efisien.
Menurut Kepala BNN, Komjen Pol. Drs. Hukum, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di laut juga harus ditingkatkan. “Peredaran narkoba di laut merupakan ancaman serius bagi generasi muda bangsa. Oleh karena itu, peran hukum dalam penanganan tindak pidana narkoba di laut harus diperkuat,” ujarnya.
Dengan adanya peran hukum yang kuat dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia, diharapkan dapat menciptakan perairan yang aman dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semua pihak harus bekerja sama dalam mendukung penegakan hukum demi terwujudnya keadilan dan keamanan di laut Indonesia.