Penegakan hukum terhadap kapal asing yang melanggar peraturan di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Kapal asing yang tidak patuh terhadap regulasi yang berlaku dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk kerusakan lingkungan, penangkapan ikan ilegal, serta ancaman terhadap keamanan nasional.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap kapal asing yang melanggar peraturan di perairan Indonesia menjadi prioritas utama pemerintah. “Kita tidak bisa membiarkan kapal asing seenaknya beroperasi di wilayah kita. Mereka harus patuh terhadap regulasi yang berlaku,” ujar Laksamana Muda Aan Kurnia.
Salah satu contoh kasus penegakan hukum terhadap kapal asing yang melanggar peraturan di Indonesia adalah kasus penangkapan kapal pencuri ikan asal Vietnam di perairan Natuna. Kapal tersebut tidak hanya melanggar peraturan perikanan, tetapi juga melanggar batas wilayah Indonesia. “Kita tidak akan segan-segan untuk menindak tegas kapal-kapal yang melanggar peraturan di perairan Indonesia,” tambah Laksamana Muda Aan Kurnia.
Pada tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menindak sebanyak 19 kapal asing yang melanggar peraturan di perairan Indonesia. Tindakan tegas berupa penyitaan kapal dan denda besar telah diberlakukan sebagai bentuk penegakan hukum yang efektif. “Kami akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melanggar peraturan di Indonesia,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
Dalam hal ini, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kapal asing yang mencurigakan. “Masyarakat sebagai mata dan telinga pemerintah di wilayah perairan harus turut aktif melaporkan keberadaan kapal asing yang mencurigakan agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif,” jelas Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi.
Dengan adanya upaya penegakan hukum terhadap kapal asing yang melanggar peraturan di Indonesia, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Semua pihak harus berperan aktif dalam menjaga kedaulatan negara dan keberlangsungan ekosistem laut.