Penegakan hukum pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan sebuah tantangan yang serius. Banyak kasus pelanggaran batas laut yang terjadi di perairan Indonesia, mulai dari illegal fishing hingga penyelundupan barang ilegal. Hal ini mengancam kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum pelanggaran batas laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Prigi Arisandi juga menambahkan bahwa kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menangani masalah ini.
Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan meningkatkan patroli laut. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, peningkatan patroli laut dapat meminimalisir pelanggaran batas laut di Indonesia. Aan Kurnia juga menekankan pentingnya kerjasama antara bakamla, TNI AL, dan lembaga penegak hukum lainnya dalam melakukan patroli laut.
Namun, penegakan hukum pelanggaran batas laut di Indonesia juga dihadapkan pada berbagai kendala, seperti minimnya sumber daya manusia dan teknologi. Menurut peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Tiza Mafira, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat penegakan hukum pelanggaran batas laut di Indonesia.
Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum pelanggaran batas laut di Indonesia, kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangatlah penting. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan penegakan hukum pelanggaran batas laut di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Semua pihak harus bersatu untuk menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.