Implikasi Peraturan Hukum Laut Terhadap Kedaulatan Indonesia
Peraturan hukum laut merupakan hal yang sangat penting bagi kedaulatan Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun, bagaimana implikasi peraturan hukum laut terhadap kedaulatan Indonesia?
Menurut Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, peraturan hukum laut sangat berpengaruh terhadap kedaulatan suatu negara. “Dalam hukum internasional, wilayah laut suatu negara ditentukan oleh Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982,” ujar Dr. Hikmahanto.
Salah satu implikasi peraturan hukum laut terhadap kedaulatan Indonesia adalah tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). ZEE adalah wilayah laut di sekitar suatu negara yang diberikan hak eksklusif untuk mengelola sumber daya alam di dalamnya. Dalam hal ini, Indonesia memiliki ZEE yang luas, namun sering kali dihadapkan pada isu-isu klaim dari negara lain.
Menurut Capt. (N) Dr. Anak Agung Banyu Perwita, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia sangat harus memperhatikan peraturan hukum laut dalam mengelola ZEE-nya. “Kedaulatan Indonesia di laut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam laut kita,” ujarnya.
Selain ZEE, peraturan hukum laut juga berpengaruh terhadap kedaulatan Indonesia dalam hal penegakan hukum di laut. Indonesia harus mampu mengawasi dan menegakkan hukum di wilayah lautnya agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan negara.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum laut memiliki implikasi yang besar terhadap kedaulatan Indonesia. Negara harus mampu memahami dan mengelola peraturan hukum laut dengan baik agar kedaulatan Indonesia di laut tetap terjaga.
Referensi:
1. Hikmahanto Juwana, “Hukum Laut Internasional: Suatu Pengantar”, PT RajaGrafindo Persada, 2018.
2. Anak Agung Banyu Perwita, “Menjaga Kedaulatan Indonesia di Laut: Tantangan dan Peluang”, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020.