Penegakan Hukum Laut di Indonesia memang memiliki tantangan yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh wilayah laut Indonesia yang luas, serta tingginya aktivitas illegal fishing dan penangkapan ikan secara ilegal. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana TNI Aan Kurnia, “Penegakan hukum laut di Indonesia memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait, termasuk TNI AL, Polri, dan instansi pemerintah lainnya.”
Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum laut di Indonesia adalah dengan meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi terkait. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, “Koordinasi yang baik antara TNI AL, Polri, dan PSDKP sangat penting untuk menindak tegas pelaku illegal fishing di perairan Indonesia.”
Selain itu, peningkatan kapasitas petugas penegakan hukum laut juga menjadi hal yang sangat penting. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Kita perlu memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai kepada petugas penegakan hukum laut agar mereka dapat bekerja efektif dalam memberantas kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia.”
Tantangan dalam penegakan hukum laut di Indonesia memang tidak mudah, namun dengan kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait serta peningkatan kapasitas petugas penegakan hukum laut, diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Penegakan hukum laut yang baik akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap sumber daya kelautan Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.”